Dugaan Penyelewengan Pengelolaan Retribusi Sampah Berbuntut Panjang, APH Dimintak Periksa Kadis LH

fiksumnews.com / Langkat - Dugaan penyelewengan pengelolaan retribusi sampah berbuntut panjang. Sejumlah kalangan pun meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan mendalam atas temuan auditor dalam pengelolaan retribusi sampah yang terendus perilaku koruptif.

Selain kepada APH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat berinisial EB juga harus dievaluasi.

"Apabila benar uang retribusi yang seharusnya masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) justru digunakan untuk kepentingan pribadi, maka harus ditelusuri unsur kesengajaan, aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab," ungkap Tokoh pemuda Langkat, Selasa (10/11/2026).

"Jabatan merupakan amanah rakyat, bukan sarana memperkaya diri," tambahnya.

Dugaan penyelewengan retribusi sampah diungkap auditor dalam laporan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2025. Dugaan penyelewengan itu terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Langkat Hilir yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp200 juta.

Dalam laporan auditor, persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan karcis retribusi sampah pada periode Juni hingga Desember 2025. Pungutan retribusi sendiri dilaksanakan melalui tiga UPTD, yakni Langkat Hilir, Langkat Hulu, dan Teluk Aru.

Namun, temuan auditor secara khusus mengarah pada pengelolaan retribusi di UPTD Langkat Hilir. Dugaan penyelewengan disebut berkaitan dengan penerimaan uang dari karcis retribusi yang telah didistribusikan kepada juru pungut.

Wakil Ketua MARCAB LMP Langkat menegaskan,

APH harus segera melakukan pemeriksaan mendalam, transparan dan tuntas.

Telusuri aliran dana, unsur kesengajaan, dan pihak yang bertanggung jawab.Evaluasi total Kepala Dinas LH dan jajaran UPTD terkait.

Uang rakyat harus kembali ke PAD, bukan ke kantong pribadi, ujarnya. Senin (10/11/2026).