Banjir bandang yang terjadi pada 26 Nopember 2025 lalu kini masih menyisakan trauma yang mendalam.
Ratusan rumah warga yang hanyut dan mengalami rusak berat serta ribuan rumah lainnya ikut terdampak juga harta benda,perabotan yang ada di dalamnya mengalami rusak.
Berselang dua bulan pasca
banjir warga yang rumahnya hanyut dan mengalami rusak berat mendapat dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah masing-masing sebesar Rp1.800.000 per KK untuk selama tiga bulan.
Kini hanya sebahagian korban yang telah menerima dana bantuan DTH tersebut. Sementara puluhan Korban lainnya belum juga menerima Dana Program DTH dari pemerintah.
Hal ini disampaikan berberapa korban terdampak banjir kepada fiksumnews.com,sabtu (11/4/2026).
Riduan 56 thn warga lingkungan lV kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Ia juga menuturkan, di kelurahan kampung lama ini ada sekitar delapan orang lagi yang belum menerima DTH, ujarnya
Hal senada juga disampaikan warga Kodam bawah Desa Bukit Mas disini kami ada beberapa KK yang rumahnya rusak berat juga belum menerima DTH,sedangkan rumah kami jelas rusak berat,kata warga.
Data yang dihimpun dari sejumlah Desa/Kelurahan yang telah disampaikan ke pemerintah Kecamatan Besitang kurang-lebih sekitar 4000 KK.
Namun ketika dikonfirmasi pada rabu 8 April 2026 Camat Besitang Rastra Yudha mengatakan, data Se-Kematan terdampak banjir telah dikirim ke pemerintah Kabupaten Langkat sebanyak 2530 KK.
Eronisnya di tanggal yang sama 8 April 2026 sekretaris daerah Kabupaten Langkat menerbitkan surat No:400.3.3.2-2/BPBD/2026 hal peninjauan kembali kelayakan penerima bantuan untuk Kecamatan Besitang terdaftar hanya 650 KK penerima bantuan.
Dengan terbitnya surat sekda tersebut,ratusan warga menuding bahwa Pemerintah jelas tidak adil karena ketika terjadi musibah banjir harta benda oerabotan dan ternak kami banyak yang rusak dan mati, kata M.Yusuf warga Kelurahan Bukit Kubu.
Kami warga dari masing-masing Desa dan kelurahan akan mengelar aksi demo besar-besaran ke Kantor Bupati dan DPRD Langkat,pada Senin mendatang tanggal 20.
Kedatangan kami hanya meminta keadilan kepada pemerintah, karena banjir yang melanda 16 Kecamatan
Besitang yang paling parah.
Terkait amburadulnya data
dan tidak transparannya penyaluran dana bantuan bagi korban terdampak banjir di Besitang,Eddy Wijaya Anggata DPRD Langkat dari komisi B ketika dikonfirmasi Via Whtsappnya sabtu (11/4/2026) mengatakan, pada tanggal 30 Maret 2026 saya datang ke Besitang untuk menjemput data warga yang terdampak dari tiga kelurahan ada
sekitar 1300 KK.
Dan data itu sudah saya serahkan ke pihak BPBD dan Dinas Sosial, kita berharap pihak BPBD dapat melakukan firivikasi ulang
dan hal ini akan terus kita kawal karena ketika terjadi bencana banjir di Besitang yang terdampak jumlah KKnya sangat banyak, kata Eddy Wijaya.
Ia juga mengatakan pada 20 April 2026 nanti kami DPRD Langkat kembali mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan akan mengundang para pihak terkait.
Ketika disingung tentang adanya rencana warga terdampak banjir akan mengelar aksi demo besar-besaran Eddy mengatakan, kalau demo untuk menyampaikan aspirasi itu adalah hak mereka.
Saya berharap jangan sampai ada anarkis karena akhirnya merugikan
diri kita sendiri,pungkasnya.(R/az)
0 Komentar