LIMAPERA Geruduk Dinas PMD Langkat, Tuntutan Tegas: Copot Kades Kwala Musam dan Evaluasi Total Kinerja Dinas.

fiksumnews.com / Langkat — Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat (LIMAPERA) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat dengan membawa tuntutan keras terhadap buruknya tata kelola pemerintahan desa. 

Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak pemberhentian Kepala Desa Kwala Musam serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PMD yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.

Koordinator aksi Anur, dalam orasinya menyampaikan kritik tajam terhadap Dinas PMD yang dianggap tidak profesional dan tidak kompeten dalam menerbitkan rekomendasi pemberhentian pelaksanaan tugas tertanggal 17 Desember 2024. 

Ia menilai, rekomendasi tersebut bukan hanya cacat administrasi, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Anur mengungkapkan bahwa Sekretaris Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), telah menjabat melebihi batas waktu yang diatur. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang dibiarkan tanpa tindakan tegas oleh Dinas PMD.

“Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk pembiaran yang sistematis. Dinas PMD seolah menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika aturan bisa dilanggar tanpa konsekuensi, maka ini adalah kegagalan total dalam tata kelola pemerintahan desa,” tegas Seara di hadapan peserta aksi.

Dalam pernyataannya, LIMAPERA menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:

1. Mendesak Bupati Langkat untuk segera memberhentikan Kepala Desa Kwala Musam karena dinilai bertanggung jawab atas kekacauan administrasi desa.

2. Meminta pencabutan dan peninjauan ulang rekomendasi Dinas PMD tertanggal 17 Desember 2024 yang dianggap cacat prosedur.

3. Mendesak dilakukan audit dan investigasi independen terhadap kinerja Dinas PMD Kabupaten Langkat.

4. Menuntut sanksi tegas terhadap oknum di Dinas PMD yang terlibat dalam penerbitan kebijakan yang tidak sesuai aturan.

5. Meminta transparansi penuh kepada publik terkait proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan di Desa Kwala Musam.

LIMAPERA menilai, jika tuntutan ini tidak segera direspons, maka akan semakin memperkuat dugaan adanya praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan desa dan dinas terkait.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai dengan orasi bergantian dari massa aksi. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah.(Red)