Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Langkat memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak sekaligus mendorong pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat, Indri Nugraheni, selaku Ketua Panitia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut komitmen Pemkab Langkat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender, khususnya dalam pemenuhan hak serta perlindungan terhadap anak dan perempuan.
Menurutnya, kegiatan ini juga menindaklanjuti hasil Evaluasi Mandiri KLA Tahun 2026, terutama untuk menyempurnakan data dukung pada setiap indikator penilaian.
Indri berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data dukung yang optimal, sehingga dapat mendukung proses evaluasi KLA Kabupaten Langkat Tahun 2026.
Sementara itu, Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses Evaluasi Mandiri KLA.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti proses Evaluasi Mandiri KLA dengan mencapai nilai total 850,14. Namun, setelah dilakukan verifikasi administrasi dari provinsi, nilai Kabupaten Langkat menjadi 531,60, dengan selisih 318,54 poin. Hal ini disebabkan masih adanya bukti dukung yang belum sesuai sehingga belum dapat diverifikasi,” jelas Tiorita.
Tiorita mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan terhadap data dukung KLA yang masih belum lengkap melalui mekanisme Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi (PUVA).
Untuk Kabupaten Langkat, penyampaian bukti dukung tambahan dijadwalkan pada 28 hingga 30 Oktober 2026.
“Saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua agar dapat berperan aktif dalam memperbaiki data dukung KLA sesuai dengan klaster masing-masing. Seluruh kekurangan harus segera dilengkapi dan dipastikan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tiorita menekankan bahwa upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan tidak boleh hanya berorientasi pada tingkat kabupaten. Program dan pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
“Tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten. Kita harus memastikan program dan layanan benar-benar hadir sampai ke kecamatan, desa dan kelurahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus melihat kebutuhan ini secara bersama-sama, termasuk dalam perencanaan maupun dukungan pembiayaan ke depan,” ujarnya.
Menurut Tiorita, keberhasilan penyelenggaraan KLA membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan lintas sektor. Karena itu, penguatan data dukung tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan koordinasi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ia juga berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penyelenggaraan evaluasi KLA sekaligus memastikan program pembangunan daerah semakin responsif terhadap kebutuhan anak dan perempuan.
“Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, saya yakin pelaksanaan ini dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga Kabupaten Langkat semakin maju dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif dan ramah bagi anak,” pungkasnya.(Red).
0 Komentar