Kunjungan kerja tersebut berfokus pada pembahasan percepatan pembangunan dan penanganan sejumlah infrastruktur strategis daerah. Beberapa isu prioritas yang dibahas mencakup penanganan kawasan terdampak banjir, normalisasi sungai, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga penataan ruang publik.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Armia Pahmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan penuh Kementerian PU terhadap pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Secara khusus, Armia memaparkan pentingnya penataan Lapangan Tribun Aceh Tamiang agar dapat segera dimanfaatkan untuk ruang publik, arena upacara resmi, sekaligus ikon daerah yang mendukung kegiatan masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain ruang publik, Armia menekankan urgensi percepatan normalisasi sungai dari hulu hingga hilir guna meminimalisasi risiko banjir tahunan. Mengingat posisi geografis Aceh Tamiang berada di wilayah hilir, daerah ini sangat rentan terkena dampak luapan debit air dari kawasan hulu.
“Penanganan masalah sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah ini krusial agar risiko bencana banjir dapat diminimalkan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tegas Armia.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur PKS DJCK Kementerian PU, Kusuma Wardani, menyatakan bahwa pihak kementerian telah meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak dan memetakan kebutuhan perbaikan infrastruktur di lapangan.
“Untuk tahun ini, Kementerian PU berfokus pada pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diidentifikasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kami berharap seluruh proses berjalan sesuai target sehingga dampak positifnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” terang Kusuma Wardani.
Ia menambahkan, penataan kawasan tersebut juga akan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dengan mempertahankan vegetasi yang ada, serta melengkapi fasilitas publik dasar seperti sarana sanitasi (toilet) dan tempat ibadah (musala).
Tak hanya sektor fisik infrastruktur, pertemuan ini turut membahas peningkatan cakupan layanan air bersih melalui pembenahan manajemen PDAM dan penyediaan sarana tanggap darurat.
Pemerintah pusat juga menyoroti upaya pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis data by name by address, terutama bagi masyarakat desa terdata yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi memadai.
Melalui sinergi lintas lembaga ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kementerian PU berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur, pemenuhan layanan dasar masyarakat, serta pemulihan roda perekonomian di Aceh Tamiang.(Pakar).
0 Komentar