Hampir setahun korban banjir menanti, kata itu terlalu pendek untuk menggambarkan penderitaan masyarakat besitang.
Tapi terlalu panjang untuk menunggu keadilan, banjir yang sudah meluluh lantakan Besitang Kabupaten Langkat.
Lahan pertanian masyarakat rusak berat, ribuan ternak mati dan 73.721warga masih menggantung statusnya sebagai"korban" tanpa kepastian jadup.
Kesabaran masyarakat punya batas, sebelum rombongan Pemkab Langkat ke Jakarta, ribuan korban banjir sempat mengobrak-abrik gerbang pintu kantor Bupati Langkat.
Itu jeritan orang yang sudah tidak percaya dari gerbang dijebol hinga OTT, hampir setahun korban banjir di Langkat bagai bola pimpong,
Saat itu yang duduk di kursi Bupati Langkat adalah Syah Afandin, tekanan massa memaksa perwakilan warga diberangkatkan ke Jakarta bersama Bupati.Data dibawa dengan harapan rakyat pulang dengan keyakinan dapat terealisasi
Sayangnya, beberapa hari setelah pulang mengantarkan data korban banjir, Bupati Syah Afandin kena OTT oleh KPK. Langit serta harapan masyarakat sudah runtuh dua kali, bencana alam belum selesai kepemimpinanpun beralih.
Sejak itu tongkat estafet jatuh ke Plt Bupati Tiorita Br Surbakti dan anehnya, setelah ganti nahkoda, korban masih tetap menunggu didermaga yang sama.
Lalu sejarah berulang kembali karena tidak ada kejelasan dari pemerintah, aliansi masyarakat menjemput keadilan kembali turun. Demo besar-besaran pada 5 Agustus masyarakat meminta keadilan pun berlangsung kembali, baru setelah itu Tiorita Br Surbakti bergerak bersama Kadis Sosial, BPBD, DPRD, dan perwakilan warga bertolak ke Jakarta menemui Kemensos.
Pertanyaannya,negara ini hanya bergerak kalau gerbangnya dijebol dulu.Plt Bupatipun hanya bergerak kalau rakyatnya harus demo dua kali dalam setahun.
Ini bukan soal siapa bupatinya ini soal sistem data korban sudah ada sejak era Syah Afandin. Divalidasi lagi di era Tiorita di meja Kemensos. Nasib 73.721 orang korban banjir seperti berkas yang kesasar.
OTT KPK adalah tamparan, jangan jadikan itu alasan untuk menunda hak rakyat, kelambanan birokrasi menyiksa 73 ribu orang.
Kepada Plt Bupati Tiorita, kami mencatat keberanian anda membawa berkas korban banjir ke Jakarta. Namun harapan jangan berhenti di foto dan nota dinas, kawal sampai uangnya masuk ke rekening warga dan umumkan secara terbuka biar tidak ada lagi yang bisa main-main.
Kepada Kemensos: Langkat sudah dua kali ke Jakarta, satu kali bersama bupati yang kini ditahan. Satu kali bersama plt yang sekarang, jangan permalukan kami untuk ketiga kalinya.
Dari gerbang dijebol hingga OTT dan demo, pemerintah kabupaten Langkat ke Jakarta hanya di jadikan drama politik yang terlalu panjang.Yang kami butuhkan kepastian, ini sudah setahun dan rakyat sudah cukup menederita. 73.721 warga tidak bisa menunggu "episode" berikutnya.(Ramlan.az)
0 Komentar