fiksumnews.com / Medan - Polemik pasca-rapat paripurna DPRD Sumatera Utara kembali memanas. Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, menegaskan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony tidak perlu “belajar lagi” sebagaimana disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Menurut Iskandar, kritik yang disampaikan Ricky terkait sikap Bobby meninggalkan ruang sidang paripurna merupakan sikap yang benar dan menjadi bagian dari komitmen Partai NasDem menjaga marwah DPRD sebagai lembaga legislatif.
“Apa yang disampaikan Ricky Anthony itu sudah benar. Jadi saya tegaskan, beliau tidak perlu diberi pelajaran lagi,” kata Iskandar kepada wartawan, Kamis (30/7/2026) di Medan.
Iskandar menilai kritik yang disampaikan Ricky tidak ditujukan sebagai serangan pribadi kepada gubernur, melainkan sebagai pengingat agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap dibangun di atas prinsip saling menghormati sesuai dengan kedudukan kedua lembaga yang setara dalam sistem pemerintahan daerah.
“Itu adalah sikap partai. Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang setara. Karena itu harus ada sikap saling menghormati dan menghargai, apalagi dalam forum rapat paripurna,” ujarnya.
Menurut Iskandar, rapat paripurna merupakan forum resmi negara yang memiliki nilai konstitusional dan menjadi ruang penting bagi DPRD bersama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat publik berkewajiban menjaga etika dan tata krama kelembagaan.
Ia menegaskan, kritik Ricky Anthony lahir dari kepedulian untuk menjaga kehormatan DPRD, bukan untuk memperkeruh hubungan politik antara legislatif dan eksekutif.
“Yang kami jaga marwah DPRD sebagai lembaga legislatif. Apa yang disampaikan Ricky sudah tepat dan tidak perlu dipersoalkan lagi,” tegasnya.
Iskandar juga menilai pernyataan Bobby Nasution yang menyebut Ricky perlu belajar lagi tidak menyentuh substansi persoalan yang diperdebatkan.
Menurutnya, yang menjadi perhatian publik, sikap dalam forum paripurna, sehingga seharusnya yang dijelaskan alasan meninggalkan ruang sidang, bukan memberikan respons yang berpotensi memunculkan polemik baru.
Ia berharap dinamika yang terjadi dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD ke depan semakin baik, dengan tetap menjunjung tinggi etika, penghormatan antarlembaga, dan kepentingan masyarakat Sumatera Utara di atas segala perbedaan. (red)
0 Komentar