Bagi masyarakat pesisir, mencari bakau adalah satu-satunya mata pencaharian yang menghasilkan. Hampir tiap hari dikerjakan, tergantung cuaca dan stamina,” ujar Amir kepada media ini.
Kayu bakau dijual ke pengusaha panglong arang. Sebagian lain dijual sesuai pesanan, untuk cerocok rumah, tiang ruko, sekolah, hingga kayu bakar memasak.
Dengan hasil hutan ini, orang tua zaman dulu bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka,” tuturnya.
Agar pemanfaatan hutan mangrove tetap lestari, para pengusaha panglong arang membentuk Koperasi Silva puluhan tahun lalu, jauh sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Dulu Selatpanjang masih ibukota Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis. Sekarang sudah menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelas Amir.
Melalui Koperasi Silva, seluruh kegiatan pengusaha panglong arang diupayakan legal. Mulai dari izin panglong hingga izin bahan baku, semua mengacu pada aturan pemerintah.
Selain berbisnis, para pengusaha juga berkewajiban menanam kembali setelah memanfaatkan hutan mangrove. Itu sudah mereka lakukan puluhan tahun,” kata Amir.
Amir menambahkan, sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada panglong arang. Ada yang bekerja di dapur arang, ada juga yang menjadi penebang bakau di areal HTR.
Namun saya punya catatan. Dalam 2-3 tahun terakhir muncul pengusaha kilang arang yang diduga menggunakan bahan baku hasil penebangan hutan mangrove secara ilegal. Itu terbukti dengan penangkapan oleh APH,” ungkapnya.
Akibat kejadian tersebut, 52 panglong arang di bawah naungan Koperasi Silva ikut terdampak dan terpaksa tutup. Ribuan kepala keluarga pun kehilangan pekerjaan.
Sementara menurut UPT KPH Tebing Tinggi, Apidian Suherdianta, yang tercatat mengurus legalitas HTR hanya Koperasi Silva. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa?” tutup Amir.(deki)
0 Komentar